Suara Ahlus Sunnah Melawan Sekularisme

Suara Ahlus Sunnah wal Jama'ah melawan Sekularisme, Liberalisme, Plularisme, Murji'ah dan Khawarij

Hakikat Demokrasi: Sejarah dan Hukumnya

Plsy Store Street Fight

Hakikat Demokrasi Ustadz Abu Bakar Ba'asyir

Hakikat Demokrasi: Sejarah dan Hukumnya

Oleh Ustadz Abu Bakar Ba'asyir hafizhahullah

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah berkata, "Para fukaha berkata, nama itu ada tiga macam:
Pertama, nama yang bisa diketahui hakikatnya melalui syariat, seperti salat dan zakat.
Kedua, nama yang bisa diketahui hakikatnya melalui bahasa, seperti matahari dan bulan.
Ketiga, nama yang bisa diketahui hakikatnya melalui kebiasaan, seperti kata segenggam dan kata baik.
Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta’ala yang artinya, "Dan pergaulilah istri-istrimu dengan makruf."[1]
Perkataan ini beliau ulang-ulang dalam beberapa tempat, di antaranya pada Majmu Fatawa, 7 / 286 dan 9 / 235.

Karena kata demokrasi ini adalah kata yang tidak dijelaskan dalam syariat dan juga kata yang tidak dikenal dalam bahasa Arab, maka untuk mengetahui arti dan hakikatnya harus dikembalikan kepada pemilik bahasa dan para pencetusnya.
Dalam hal ini Ibnul Qayyim Al Jauziyyah mengatakan dalam Ahkamul Mufti, "Seorang Mufti tidak diperbolehkan berfatwa dalam masalah pengakuan, sumpah, wasiat, dan yang lainnya yang berkaitan dengan kata-kata yang biasa ia gunakan untuk memahami kata-kata tersebut tanpa mengetahui kebiasaan orang yang mengucapkannya, sehingga kata-kata tersebut dipahami sebagaimana apa yang biasa mereka gunakan meskipun bertentangan dengan hakikat asalnya. Kalau ia tidak melakukannya, maka ia akan sesat dan menyesatkan."[2]
Ini semua berkaitan dengan wajibnya kembali kepada orang-orang yang membuat istilah demokrasi untuk mengetahui artinya supaya tidak ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud demokrasi adalah syura, atau yang dimaksud adalah aktivitas politik, atau nama-nama yang lain yang akan mengacaukan hakikatnya dan kemudian mengacaukan hukumnya.

Karena demokrasi adalah istilah politik barat, maka berdasarkan pendahuluan di atas harus dikembalikan kepada pemilik istilah tersebut untuk mengetahui artinya yang akan menentukan hukumnya. Arti demokrasi menurut para penganutnya adalah, "Kedaulatan di tangan rakyat. Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi dan tanpa batas serta tidak dikendalikan oleh kekuasaan apapun selainnya. Kekuasaan ini berupa hak untuk penguasa-penguasa mereka dan hak dalam membuat perundang-undangan semau mereka. Dalam hal ini kadang rakyat mewakilkannya kepada orang-orang yang mereka pilih sebagai wakil mereka di parlemen dan para wakil tersebut mewakili mereka dalam menjalankan kekuasaan. Disebutkan dalam Mausu’atus Siyyasah: semua negara demokrasi berdiri di atas satu dasar pemikiran, yaitu bahwa kekuasaan kembali kepada rakyat dan rakyatlah yang berdaulat. Pada intinya demokrasi itu prinsipnya adalah kedaulatan ditangan rakyat."[3]
Beliau, DR. Abdul Wahhab Al Kiyali berkata tentang demokrasi perwakilan, "Yaitu bahwa rakyat sebagai pemegang kekuasaan tidak melakukan sendiri dalam melaksanakan kekuasaan perundang-undangan, akan tetapi menyerahkannya kepada wakil-wakil mereka yang mereka pilih selama masa tertentu. Mereka mewakili rakyat dalam melaksanakan kekuasaan dengan mengatasnamakan rakyat. Maka parlemen dalam demokrasi perwakilan adalah yang memerankan kekuasaan rakyat dan dialah yang mengungkapkan kemauan rakyat melalui perundang-undangan yang mereka keluarkan. Sistem semacam ini secara sejarah dimulai dari Inggris dan Perancis, kemudian berpindah ke negara-negara lain."[4]
Dari keterangan di atas jelaslah bahwa demokrasi itu intinya adalah kedaulatan rakyat. Kedaulatan itu inti dasarnya adalah hak mutlak dalam membuat perundang-undangan yang tidak tunduk kepada kekuasaan apapun selain padanya.

Berikut ini beberapa pengertian kedaulatan:
DR. Abdul Hamid Mutawwali, dosen perundang-undangan berkata, "Demokrasi adalah perundang-undangan yang dibangun di atas prinsip kedaulatan rakyat, sedangkan kedaulatan sesuai dengan pengertiannya adalah kekuasaan tertinggi yang tidak ada kekuasaan yang lebih tinggi dari padanya."[5]
Yosef Franklin, seorang politikus barat berkata, "Yang dimaksud dengan kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi yang tidak mengenal kekuasaan yang lebih tinggi daripadanya atau yang berada di belakangnya yang layak untuk mengevaluasi ketetapan-ketetapannya. Inilah arti dasar yang tidak pernah mengalami perubahan selama ini."
Sedangkan definisi kedaulatan menurut John Bodn pada tahun 1576 M yang intinya, "Bahwa kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi yang berada di atas penduduk dan rakyat yang tidak dibatasi oleh undang-undang. Definisi kedaulatan ini tetap benar meskipun arti kedaulatan yang dimaksudkan oleh Bodn adalah pemimpin pada zamannya, selanjutnya telah berpindah kepada rakyat."[6]

Sejarah Perkembangan Demokrasi Modern

Demokrasi bermula dari Revolusi Perancis tahun 1789 M, meskipun sistem perwakilan parlemen ini telah bermula di Inggris, satu abad persis sebelum itu. Secara pemikiran, sesungguhnya prinsip kedaulatan rakyat yang merupakan dasar pemikiran demokrasi telah tersebar sebelum terjadinya Revolusi Perancis selama beberapa puluh tahun, yaitu dalam tulisan-tulisan John Lock, Montesquieu, Jean Jacques Rousseau, orang-orang yang memunculkan pemikiran ikatan sosial yang menjadi dasar kedaulatan rakyat. Hal itu sebagai reaksi dan perlawanan terhadap pemikiran penyerahan diri kepada Tuhan yang berkembang di Eropa selama kurang lebih 10 abad. Sebuah pemikiran yang menyatakan bahwa para raja itu menjalankan hukum atas pilihan dan penyerahan dari Tuhan. Dengan demikian, maka para raja itu mempunyai kekuasaan mutlak yang diperkuat dengan dukungan dari para Paus. Rakyat Eropa pun sangat menderita lantaran sistem ini dan kedaulatan rakyat ketika itu menjadi alternatif untuk keluar dari kekuasaan mutlak para raja dan para Paus yang berkuasa atas dasar perwakilan Tuhan sebagaimana pengakuan mereka. Dengan demikian pada asalnya demokrasi itu adalah penentangan terhadap kekuasaan Tuhan untuk memberikan segala kekuasaan kepada manusia untuk membuat peraturan hidup dan perundang-undangannya sendiri tanpa batas apa pun. Perpindahan dari pemikiran kekuasaan berdasarkan perwakilan Tuhan menuju pemikiran kedaulatan rakyat tidaklah berjalan dengan damai, akan tetapi melalui revolusi berdarah yang sangat dahsyat di dunia, yaitu yang dikenal dengan Revolusi Perancis pada tahun 1789 M yang mana motto ketika itu adalah "Gantunglah Raja Terakhir dengan Usus Pendeta Terakhir".
Syaikh DR. Syafar Al Hawwali berkata, "Revolusi itu melahirkan hasil yang sangat penting, yaitu lahirnya pertama kali di dalam sejarah Eropa Nasrani, sebuah negara Republik Sekuler yang berfalsafah kekuasaan atas nama rakyat dan bukan atas nama Tuhan, bebas beragama sebagai ganti doktrin Katolik, kebebasan setiap orang sebagai ganti dari ikatan perilaku keagamaan, dan undang-udang positif sebagai ganti dari ketetapan-ketetapan Gereja." [7]
Pemikiran kedaulatan rakyat dan haknya dalam membuat undang-undang ini nampak jelas dalam prinsip-prinsip Revolusi Perancis dan undang-undangnya. Pada pasal ke 6 dari proklamasi hak-hak asasi manusia pada tahuan 1789 M tertera bahwa, "Undang-undang adalah manisfestasi dari kehendak rakyat", artinya bahwa undang-undang itu bukanlah manifestasi dari kehendak Gereja atau kehendak Tuhan. Dalam proklamasi hak-hak asasi manusia yang dikeluarkan bersama dengan Undang-Undang Perancis pada tahun 1793 M Pasal ke 25 menyatakan bahwa, "Kedaulatan terpusat pada rakyat". [8]
Oleh karena itu, DR. Abdul Hamid Mutawwali mengatakan, "Prinsip-prinsip Revolusi Perancis tahun 1789 terhitung sebagai dasar prinsip-prinsip Demokrasi Barat.[9]

Hukum Demokrasi

Yang menjadi patokan hukum demokrasi adalah adanya kedaulatan di tangan rakyat, sedangkan yang dimaksud dengan kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi yang tidak mengenal kekuasaan yang lebih tinggi daripadanya sehingga kekuasaannya itu berasal dari rakyat tanpa ada batasan apa pun. Maka rakyat berhak berbuat apa saja dan membuat undang-undang semaunya tanpa ada seorangpun yang berhak untuk mengkritisinya. Hal semacam ini sesungguhnya merupakan sifat Allah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta’ala, "Sesunguhnya Allah menetapkan hukum menurut kehendaknya, tidak ada yang dapat menolak ketetapan-Nya." (QS Ar Ra’d: 41)
Firman-Nya lagi, "Sesungguhnya Allah menetapkan hukum menurut yang dikehendaki-Nya." (QS Al Maidah: 1)
Firman-Nya lagi, "Sesungguhnya Allah berbuat apa yang Dia kehendaki." (QS Al Hajj: 14)

Kami ringkaskan dari penjelasan di atas bahwa demokrasi itu melepaskan peribadatan (ketundukan) dari manusia, lalu memberikan hak mutlak kepadanya untuk membuat undang-undang. Dengan demikian, maka demokrasi menjadikan manusia sebagai Rabb (Tuhan) selain Allah dan menjadikannya (manusia) sekutu bagi Allah dalam membuat undang-undang. Perbuatan ini adalah kufur akbar yang tidak ada keragu-raguan lagi padanya. Dengan ungkapan yang lebih detail lagi adalah bahwa Rabb (Tuhan) baru dalam demokrasi adalah kemauan manusia, ia membuat undang-undang sesuai dengan pemikiran dan kemauannya tanpa ada pembatas apa pun.
Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman, "Terangkanlah kepada-Ku tentang orang yang menjadikan keinginannya sebagai Ilah-nya (Tuhannya). Maka apakah kamu dapat menjadi pemelihara atasnya? Atau apakah kamu mengira bahwa kebanyakan mereka itu mendengar atau memahami. Mereka itu tidak lain hanyalah seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat jalannya dari binatang ternak itu." (QS Al Furqan: 43-44)
Maka hal ini berarti menjadikan demokrasi sebagai agama yang berdiri sendiri yang mana pemegang kedaulatan padanya adalah rakyat, maka jelas ini bertentangan dengan agama Islam yang menegaskan bahwa pemegang kedaulatan adalah Allah Subhanahu wa Ta’ala, sebagaimana sabda Rasululllah shalallahu 'alaihi wa salam, "Penguasa itu Allah Tabaraka wa Ta'ala." (HR Abu Dawud dengan sanad sahih)

Ketika menerangkan penuhanan manusia di dalam demokrasi, Syaikh DR. Abul A’la Al Maududi berkata, "Dasar-dasar kebudayaan barat, sesungguhnya kebudayaan modern yang menjadi landasan peraturan hidup pada masa sekarang ini dengan berbagai macam cabang-cabangnya, baik akidah, akhlak, perekonomian, politik, dan intelektual, berfokus pada tiga pokok:
1. Sekulerisme,
2. Nasionalisme, dan
3. Demokrasi.
(Sampai beliau berkata) ...Ada pun prinsip ketiga adalah demokrasi atau penuhanan terhadap manusia. Dengan menggabungkan dua prinsip sebelumnya, maka sempurnalah gambar bencana dan kelelahan-kelelahan dunia ini. Telah kukatakan tadi bahwa pengertian demokrasi dalam kebudayaan modern adalah berkuasanya rakyat, artinya setiap penduduk negara bebas pada segala hal yang berkaitan dengan merealisasikan kemaslahatan sosial mereka dan perundang-undangan negara tersebut haruslah mengikuti keinginan mereka.
(Sampai beliau mengatakan) ...Jika kita perhatikan prinsip tersebut, sekarang kita dapatkan bahwa sekulerisme telah melepaskan manusia dari peribadatan, ketaatan, dan ketakutan kepada Allah serta melepaskan diri dari ikatan-ikatan akhlak yang telah ditetapkan, melepaskan tali belenggunya, serta menjadikan mereka hamba diri mereka sendiri tanpa pertanggungjawaban di hadapan siapa pun. Kemudian datang nasionalisme untuk menuangkan kepada mereka khamr individualis, kesombongan, kecongkakan, dan meremehkan orang lain. Kemudian terakhir datanglah demokrasi yang menundukkan manusia ini – setelah membebaskan dirinya dari belenggu yang mengikatnya lalu menjadi tawanan bagi hawa nafsunya dan tenggelam dalam individualisme- diatas singgasana Ketuhanan.
Maka tunduklah segala kekuasaan perundang-undangan dan sarana pemerintahan kepadanya untuk mencapai segala sesuatu yang ia inginkan. (Kemudian Al Maududi mengatakan) Dan saya katakan kepada umat Islam dengan terus terang, sesungguhnya demokrasi, nasionalisme, dan sekulerisme bertentangan dengan agama dan akidah yang kalian yakini dan jika kalian tunduk kepadanya, maka benar-benar kalian telah meninggalkan Kitabullah di belakang kalian dan jika kalian ikut serta dalam menegakkannya atau dalam melanggengkannya (yakni demokrasi, nasionalis dan sekulerisme), maka berarti kalian telah mengkhianati Rasul kalian yang telah Allah utus kepada kalian. (Sampai beliau mengatakan) Maka selama sistem ini masih ada, maka kami menganggap bahwa Islam itu tidak ada dan jika Islam itu ada, maka tidak ada tempat bagi sistem ini."[10]

Termasuk perbuatan mempertuhankan manusia ialah mengangkat Nabi (Rasul) menjadi anak Allah (Maha Suci Allah dari perbuatan ini). Kemusyrikan ini diamalkan oleh orang Yahudi yang mengangkat Uzair sebagai anak Allah dan orang Nasrani yang mengangkat Nabi Isa 'alaihissalam menjadi anak Allah Subhanahu wa Ta’ala.
Hal ini diterangkan oleh Allah dalam firman-Nya, "Orang-orang Yahudi berkata: 'Uzair itu putra Allah' dan orang-orang Nasrani berkata: 'Al Masih itu putra Allah', demikian itulah ucapan mereka dengan mulut mereka, mereka meniru perkataan orang-orang kafir terdahulu. Dilaknati Allah-lah mereka, bagaimana mereka sampai berpaling seperti itu." (QS At Taubah: 30)
Firman-Nya lagi, "Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata: 'Sesungguhnya Allah itu adalah Al Masih putra Maryam'. Katakanlah: 'Maka siapakah gerangan yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah jika Dia hendak membinasakan Al Masih putra Maryam itu beserta ibunya, dan seluruh orang-orang yang berada di bumi semuanya?’, kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang diantara keduanya. Dia menciptakan apa yang dikehendaki-Nya dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu." (QS Al Maidah: 17)
Firman-Nya lagi, "Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata: ‘Sesungguhnya Allah ialah Al Masih putra Maryam’, padahal Al Masih sendiri berkata, ‘hai, bani Israil, beribadahlah kepada Allah Tuhan-ku dan Tuhan-Mu’. Sesungguhnya orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga dan tempatnya ialah neraka, tidaklah ada bagi orang-orang lalim itu seorang penolong pun." (QS Al Maidah: 72)
Firman-Nya lagi, "Sesungguhnya kafirlah orang-orang yang mengatakan: ‘Bahwasanya Allah salah satu dari yang tiga’, padahal sekali-kali tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi, selain Tuhan Yang Esa. Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan itu, pasti orang-orang yang kafir di antara mereka akan ditimpa siksaan yang pedih." (QS Al Maidah: 73)

Keterangan:
Dari ayat-ayat tersebut di atas jelas bahwa mengangkat seorang Nabi sebagai anak Tuhan atau kederajat Ketuhanan adalah merupakan praktik mempertuhankan manusia dan hukumnya syirik besar. Praktik kemusyrikan ini juga diingkari oleh Nabi Isa 'alaihissalam sebagaimana diterangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta’ala dalam firman-Nya, "Dan ingatlah ketika Allah berfirman: ‘Hai Isa putra Maryam, adakah kamu mengatakan kepada manusia: ‘Jadikanlah aku dan ibuku dua orang Tuhan selain Allah’. Isa menjawab: ‘Maha Suci Engkau, tidaklah patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku (mengatakannya). Jika aku pernah mengatakannya, maka tentulah Engkau telah mengetahuinya. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada diri Engkau. Sesungguhnya Engkau Maha Mengetahui perkara yang gaib-gaib." (QS Al Maidah : 116)
Firman-Nya lagi, "Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka, kecuali apa yang Engkau perintahkan kepadaku (mengatakannya), yaitu: ‘Beribadahlah kepada Allah, Tuhan-ku dan Tuhan-mu’, dan adalah aku menjadi saksi terhadap mereka, selama aku berada di antara mereka. Maka setelah Engkau wafatkan (angkat) aku, Engkaulah yang mengawasai mereka. Dan Engkau adalah Maha Menyaksikan atas segala sesuatu." (QS Al Maidah: 117)
Demikianlah praktik-praktik yang mempertuhankan sesama manusia yang harus diwaspadai agar supaya akidah dan tauhid Islam kita benar-benar bersih sehingga semua amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta’ala. Amalan mempertuhankan manusia semacam ini dilarang keras oleh Allah Subhanahu wa Ta’ala yang tersebut dalam firman-Nya, "Katakanlah: ‘Hai, ahli kitab, marilah berpegang kepada sesuatu kalimat (ketetapan) yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, bahwa tidak kita ibadahi, kecuali Allah, dan tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatu pun, dan tidak pula sebagian kita menjadikan sebagian yang lain menjadi Tuhan selain Allah, jika mereka berpaling maka katakanlah kepada mereka: 'Saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang Muslimin (yang berserah diri kepada Allah)'." (QS Ali Imran: 64)

Catatan kaki:
[1] Majmu Fatawa, 13 / 82
[2] A’lamul Muwaqqi’in, 4 / 228
[3] Mausu’atus Siyyasah, 2 / 756
[4] Mausu’atus Siyyasah, 2 / 757
[5] Anzhimatul Hukmi Fid Dualin Namiyyah, 625
[6] Alaqatud Dauliyyah, 25
[7] Al Imaniyyah, 178
[8] Dinukil dari Mabadi’ul Qanunid Dusturi, 25
[9] Anzhimatul Hukmi Fid Dualin Namiyyah, 30
[10] Dari buku Al Islam Wal Madaniyyatul Haditsah yang diterjemahkan oleh Khalil Al Hamidi

Ditulis ulang oleh Ustadz Abu Izzuddin Al Hazimi dan Muhammad bin Yusuf
Editor: Muhammad bin Yusuf
Sumber: Abu Izzuddin Al Hazimi

Comments

  • No Comment Yet
Please login first for post a comment
Please switch off your AdBlock and refresh this page :)